Perlukah Mengganti Kurikulum?

Pengertian pendidik (dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003) adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tugas dari seorang pendidik adalah memberikan pengajaran kepada peserta didik. Dalam memberikan pengajaran, pendidik dapat melakukan beberapa hal, yaitu dengan cara (1) memanfaatkan media belajar, misalnya lingkungan sebagai sumber belajar, teknologi informasi, buku dan penunjang lainnya, (2) mendemonstrasikan kemampuan terhadap penguasaan pelajaran, (3) berkomunikasi dengan peserta didik, (4) memotivasi peserta didik dalam hal belajar, (5) menggunakan berbagai metode belajar, misalnya dengan menerapkan joyful learning, learning by doing, membentuk kelompok belajar, dan (6) melakukan evaluasi ataupun penilaian terhadap pembelajaran.

Berdasarkan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru menyatakan bahwa ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik. Kompetensi itu antara lain kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sebaiknya kompetensi itulah yang diujikan sebelum melakukan penerimaan untuk pendidik. Pemerintah yang lebih mementingkan penggantian kurikulum dibandingkan dengan memantapkan kompetensi guru dianggap sebagai kekurangan. Karena pada dasarnya, kurikulum yang diterapkan belum sepenuhnya merata hingga ke seluruh daerah di Indonesia. Wilayah-wilayah tertentu, misalnya seperti daerah di Pulau Papua, untuk menerima perubahan kurikulum yang begitu cepat membutuhkan proses yang tidak secepat wilayah di sekitar ibu kota. Belum selesai secara tuntas dengan penerapan kurikulum KTSP tahun 2006, sekarang sudah mucul wacana kurikulum tahun 2013.

Ada hal yang sangat penting untuk membenahi pendidikan di Indonesia, yaitu tenaga pendidik sebagai fasilitator dan pengendali di sekolah. Jika kurikulum 2013 benar-benar dilaksanakan, pertanyaannya apakah guru-guru sebagi pelaksana kurikulum baru itu sudah siap melaksanakannya? Apakah pemerintah sudah merencanakan pembelakalan yang matang untuk pelaksanaan kurikulum 2013 yang “katanya” lebih mengarah pada pendidikan karakter itu?

Berdasarkan  berita yang dimuat di website edukasi Kompas yang ditulis oleh Erwin Edhi Prasetyo pada hari Senin, 10 Desember 2012 pukul 14:15 WIB (http://edukasi.kompas.com/read/2012/12/10/14155748/Benahi.Mutu.Guru.daripada.Ganti.Kurikulum) menyatakan bahwa “yang penting bukan kurikulum yang diganti, melainkan kualitas guru yang harus dibenahi,” kata Dominikus yang juga pernah menjadi guru SD. Kemampuan guru di Merauke, terutama guru di daerah pedalaman, jauh tertinggal. Selama ini upaya meningkatkan kemampuan guru sangat minim.” Berdasarkan pengalamannya, penataran guru untuk menambah pengetahuan dan kemampuan guru pun bahkan sangat jarang diadakan. Banyak guru juga belum menempuh pendidikan minimal S-1. KTSP saja belum dikuasai guru, katanya.”

Sedangkan komentar tentang pelaksanaan kurikulum KTSP 2006 masih terdapat banyak kelemahan, antara lain seperti yang ditulis oleh Imam Hanafie Mh.A, MA dalam artikelnya yang berjudul Plus Minus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (http://re-searchengines.com/imamhanafie3-07-2.html) menyatakan bahwa “Pola penerapan KTSP atau kurikulum 2006 terbentur pada masih minimnya kualitas guru dan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum itu (KTSP), baik di atas kertas maupun di depan kelas. Selain disebabkan oleh rendahnya kualifikasi, juga disebabkan pola kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreativitas guru.”

Hal yang perlu dilakukan untuk mencapai mutu pendidikan seperti yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia, ada baiknya dengan memulai dari hal yang paling pokok yaitu memperbaiki mutu guru atau pendidik dengan cara memberikan pemantapan terhadap kompetensi yang harus dikuasi sesuai yang tertera dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007, memberikan pembekalan secara matang terhadap kurikulum yang akan atau yang sedang dilaksanakan, memberikan upah yang sesuai untuk pendidik seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan sertifikasi untuk pendidik, memastikan pendidikan yang telah ditempuh oleh pendidik adalah sesuai dengan bidangnya dalam mengajar, dan secara tegas menetapkan bahwa pendidikan guru atau pendidik minimal sarjana (S1). Jika hingga saat ini masih ditemui di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur tentang kualifikasi menjadi pendidik yang masih cenderung rendah, tindakan utama adalah memberikannya pendidikan yang layak sehingga dalam proses mengajarnya dapat terlaksana dengan baik. Alasan utama mengapa yang dipentingkan adalah pendidik? Karena adanya pendidik yang pintar akan mampu menguasai peserta didik dengan baik, sebaliknya jika pendidik saja tidak memiliki kompetensi seperti yang telah ditetapkan, bagaimana bisa mendidik peserta didik untuk memperbaiki mutu pendidikan?

Keputusan pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap kurikulum, sebaiknya perlu dilakukan koreksi lagi untuk pencapaian mutu seperti yang diharapkan. Alasan yang paling kuat adalah masih terdapat ketidakmerataan terhadap pelaksanaan kurikulum KTSP tahu 2006.

Posting oleh Arvynda Permatasari 13 tahun yang lalu - Dibaca 72239 kali