Istilah stakeholder sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannnya dengan berbagi ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah stakeholder ini ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu issu atau suatu rencana.

Dalam buku Cultivating Peace, Ramizes mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakekholder ini. Beberapa defenisi yang penting dikemukakan seperti Freeman (1984) yang mendefenisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Biset (1998) secara singkat mendefenisikan stekeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagimana dikemukakan Freeman (1984), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap issu, Grimble and Wellard (1996), dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka.

Sementara itu Syaiful sagala menyatakan stakeholder adalah pihak-pihak, baik dalam sistem itu (internal stakholder) maupuan di luar organisasi (external stakholder), yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap organisasi atau sistem pendidikan. Kepentingan dan pengaruh mereka harus diperhitungkan dalam perencanaan organisasi karena merekalah yang membuat organisasi itu berkiprah. (Sagala : 2004).

Oleh karena itu, stakeholder dalam perencanaan pendidikan atau sekolah/madrasah dibedakan menjadi dua, yaitu :

1)      Stakeholder dari dalam organisasi. Seperti unit-unit formal (lembaga atau pimpinan) dalam lingkungan organisasi intra sekolah/madrasah, alumni dan lainnya), dan perorangan yang mempunyai kekuasaan dari materi, yaitu para pejabat struktural pada semua eselon.

2)      Stakeholder di luar organisasi. Seperti profesi (PGRI, Korpri, ISPI, konsorsium pendidikan, dan sejenisnya), kelompok kerja yang ada hubungannya dengan pendidikan 9dunia kerja bisnis, kursus-kursus, toko buku, dan unit-unit usaha lainnya), kelompok khusus dalam masyarakat (LSM, penyandang dana, lembaga keagamaan, lembaga kesenian, dan lain-lain), dan pemerintah, seperti pemerintah daerah, Bappenas, departemen, dan badan pemerintahan lainnya.

Secara spesifik, pada pasal 56 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa di dalam masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, yang berperan sebagai berikut :

1)      Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

2)      Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

3)      Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

sumber : https://fitwiethayalisyi.wordpress.com/bascame-ilmu/hubungan-desentralisai-dengan-mbs/

 

Posting oleh Tim Pengembang MBS 11 tahun yang lalu - Dibaca 82500 kali

---